Itulah inti pesan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada seluruh jajarannya melalui para pejabat eselon I dan II Departemen Keuangan yang turut menghadiri acara Pelantikan Pejabat Eselon II Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Ruang Graha Sawala, Gedung Kantor Menko Perekonomian, kawasan Lapangan Banteng hari ini (Kamis, 26 Februari 2009). Beliau menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi senantiasa membutuhkan komitmen yang besar, tidak hanya dari Menteri Keuangan serta pejabat eselon I dan II, akan tetapi juga dari seluruh jajaran pegawai Departemen Keuangan tanpa kecuali.
Lebih khusus, Ibu menteri menekankan pentingnya perhatian yang sungguh-sungguh dari para pejabat eselon II yang baru dilantik atas agenda reformasi birokrasi itu. Hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menempatkan kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara- KPPN red.) sebagai instansi pemerintah yang “masih buruk” harus disikapi dengan bijaksana. Artinya, jajaran Ditjen Perbendaharaan harus menjadikan data itu sebagai tantangan untuk mengelola reformasi serta bekerja dengan lebih baik lagi. Untuk itu, pesan beliau lagi, harus dilakukan pendekatan, cara, dan gaya yang berbeda dan baru agar reformasi berjalan dengan baik. “Jangan sampai KPPN dikatakan lagi sebagai instansi yang bercitra buruk karena masih menerima uang sogokan”, ujar beliau mewanti-wanti. Lanjut Baca »
